Solusi Pajak Daerah

Solusi Total dan Terpadu sistem peralihan pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB.

 

Layanan yang kami berikan meliputi :

1. Proses awal bis aberupa pelatihan pendahuluan terkait proses peralihan PBB-P2 dan BPHTB.

2. Konsultasi, pendampingan migrasi data dari sistem SISMIOP ke sistem baru, atau modifikasi SISMIOP.

3. Penyediaan dan pengadaan hardware dan software aplikasi PBB-P2 dan BPHTB. Untuk proses lebih cepat kami menyediakan layanan aplikasi PBB Online dan BPHTB Online.

4. Menyediakan tenaga ahli untuk proses migrasi dan pendampingan sampai proses peralihan selesai dan dapat diimplementasikan, termasuk pelatihan SDM daerah.

5. Penyediaan payment gateway untuk sistem pembayaran dari para wajib pajak, bisa membuat outlet pembayaran mandiri di Pemda atau Kecamatan-kecamatan, dan atau bisa dibuka melalui layanan switching kami koneksi ke Bank Pembanguan Daerah masing-masing, juga bisa koneksi ke bank-bank nasional lainnya, sehingga pembayaran pajak menjadi lebih mudah.

 

Secara umum layanan dan sistem yang kami bangun  bertujuan untuk mendukung proses pendaerahan BPHTB dan PBB terutama untuk penyiapan infrastruktur, sistem dan prosedur serta SDM yang siap melaksanakan administrasi dan pelayanan BPHTB di tahun 2012-2013 dan PBB nantinya.

Tujuan secara rinci dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Melaksanakan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 terutama pasal 85 sampai dengan pasal 93, yang mengatur BPHTB yang harus dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota paling  lambat  1 Januari 2011 serta pasal 77 sampai dengan pasal 84, yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota paling lambat 1 Januari 2014.

 Menyiapkan                layanan    sistem     BPHTB online        sehingga    wajib    pajak  atau kuasanya     dapat      melaporkan     kewajiban    pajaknya      secara      online. Penyelenggaraan  sistem  pelaporan  BPHTB  yang  bersifat  self-service  oleh wajib pajak (atau kuasanya) ini selaras dengan sifat pajak BPHTB yang self- assessment.  Pada   akhirnya,  pemerintah  daerah  akan  memiliki  database history  peralihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  akurat,  karena  diisi langsung oleh tangan pertama (wajib pajak) tanpa melalui proses re-entry.

Menyiapkan    layanan    sistem     verifikasi    BPHTB     secara     online    yang memungkinkan petugas pemerintah  daerah yang menangani BPHTB untuk mengecek  keakuratan laporan kewajiban pajak BPHTB. Pengecekan laporan tersebut dapat dilakukan melalui pembandingan dengan data objek pajak PBB, data  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  PBB  maupun  data  harga  pasar  jika diperlukan.

Menyiapkan layanan sistem persetujuan dan monitoring BPHTB secara online yang  memungkinkan  pejabat  pemerintah  daerah  yang  menangani  BPHTB untuk melakukan  monitoring atas jalannya pelaporan kewajiban BPHTB dan pembayarannya  secara  real  time.  Demikian  pula,  pejabat  tersebut  dapat melakukan  persetujuan  (dan  penolakan)  atas  kasus-kasus  tertentu  secara online.

Menyiapkan akses-akses terkait sistem BPHTB kepada para stakeholder lain berkaitan dengan pemungutan pajak BPHTB ini, misalnya : Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Lelang Negara, dan lain sebagainya.

Menyiapkan layanan Sistem Administrasi PBB online sehingga para pelaksana pendataan  Pajak Bumi dan Bangunan dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Para pelaksana pendataan yang merupakan pengguna dari Sistem Administrasi PBB online ini dapat yang bertugas di  lapangan, di tingkat wilayah (kelurahan atau kecamatan) dan di tingkat kabupaten / kota (Dinas Pendapatan Setempat).

Menyiapkan    layanan    Sistem    Administrasi    PBB    online    yang    mampu mengintegrasikan masukan dari pihak ketiga untuk kesempurnaan penilaian Pajak Bumi  dan  Bangunan. Pihak ketiga yang dimaksud dapat berasal dari asosiasi          yang                  berhubungan dengan   properti untuk  acuan nilai             pasar pembanding dan  Dinas Pekerjaan Umum setempat untuk acuan nilai Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).

Menyiapkan layanan Sistem Administrasi PBB online yang mampu melakukan cross-check  atas  hasil  pekerjaan  petugas  pendata  di  lapangan.  Sistem  ini selain harus memiliki nilai “sistem” pembanding terhadap nilai individual yang dimasukkan  oleh  pendata  lapangan,  juga  perlu  memiliki  sistem  verifikasi bertingkat, sehingga data hasil akhir yang merupakan data dan nilai yang akan ditagihkan                 ke        wajib  pajak  merupakan      data    dan                      nilai yang    dapat dipertanggungjawabkan.

Menyiapkan layanan Sistem Administrasi PBB online yang terintegrasi dengan Sistem  BPHTB  Online sehingga setiap perubahan data kerena pemindahan wajib  pajak  akan   secara  otomatis  memperbarui  data  PBB  untuk  tahun berikutnya.

Menyiapkan sistem pembayaran BPHTB dan PBB online Bank yang handal, efisien, efektif  dan memiliki jangkauan yang luas terhadap wajib pajak, serta terhubung secara online dengan sistem administrasi BPHTB dan PBB. Dengan cara demikian diharapkan wajib pajak  dapat melakukan pembayaran secara mudah  dengan  memanfaatkan  seluruh  delivery  channel  bank  (teller,  ATM, internet  banking),  serta  pemerintah  dapat  memonitor  jalannya  pembayaran secara real-time.

Download Proposal & Brosur :

1. Brosur BPHTB

2. Brosur PBB P2

3. Brosur Jasa Konsultasi Pengalihan

 

Sistem PBB P2 dan BPHTB V-TAX serta Switching Payment Gateway telah digunakan di Kota Palembang, Pangkal Pinang, Sukabumi.

Powered by V-Tax


Previous page: Switching Solution
Next page: Solusi Pajak Online